Reforma Agraria

Menyoal “Reforma Agraria” Jokowi-JK

Gambar dari rakyatku.com

Tulisan disarikan dari diskusi yang diselenggarakan oleh KPA dan Bina Desa, berjudul “Plus-Minus Rencana Redistribusi Tanah Pemerintahan Jokowi-JK” tanggal 1 April 2015 di Hotel Orion. Pembicara utama, Iwan Nurdin, Budiman Sudjatmiko dan Gunawan Wiradi dengan penanggap Soedino, M.P. Tjondronegoro dan Dwi Astuti.

 

Tak berlebihan kiranya jika pemerintahan Jokowi-JK diistilahkan “jatuh ke lubang yang sama” dalam konteks reforma agraria. Sebab, sebagian besar intensi pemerintah dalam merumuskan program redistribusi lahan tidak senafas dengan cita reforma agraria yang tertuang dalam UUPA 1960. Sebagaimana pendahulunya, rezim SBY-Boediono yang melabeli program redistribusi lahan pada eranya sebagai “reforma agraria” tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pokok reforma agraria, kini Jokowi-JK juga melabeli program redistribusi 9 juta hektar tanah sebagai “reforma agraria”. Meski belum diimplementasikan secara efektif, namun banyak pihak menaruh keraguan besar, program “reforma agraria” Jokowi-JK akan menuai kegagalan yang sama.

Keraguan-keraguan tersebut bukanlah tanpa alasan, mengingat banyak aspek yang harus disiapkan secara matang dan terencana oleh Jokowi-JK agar reforma agraria sebagaimana tersirat dalam UUPA 1960 mampu ditegakan di republik ini. Memang bukan hal mudah, mengingat reforma agraria bukanlah sebuah kebijakan “konvensional” semata, melainkan sebuah gerakan sosial yang mengandaikan adanya integrasi pemerintah dan masyarakat. Dengan prasyarat tersebut, berbagai langkah Jokowi-JK hingga saat ini dinilai belum cukup inovatif dan visioner.

Melalui diskusi yang diselenggarakan KPA dan Bina Desa pada tanggal 1 April 2015 beberapa kelemahan dari program “reforma agraria” Jokowi-JK terkuak, mulai dari orientasi, perencanaan hingga strategi. Meski banyak temuan-temuan lain, namun secara umum, ketiga hal tersebut yang dinilai menjadi permasalahan pokok dari kebijakan redistribusi 9 juta hektar atau yang diklaim sebagai “reforma agraria”. Tak hanya itu, untuk mengukur keselarasan dengan berbagai nilai pokok UUPA 1960 ketiga hal tersebut cukup untuk menjadi indikator.

Membaca Orientasi

Ragam literatur dari pakar agraria telah menunjukan bahwa orientasi paling dasar dari reforma agraria ialah perombakan struktur yang timpang, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam. Seluruh aspek, mulai dari tanah, air hingga udara harus ditata ulang sesuai dengan semangat kemerdekaan bangsa ini. Baik Soekarno dan Hatta keduanya sejalan bahwa monopoli sumber kesejahteraan rakyat tidak diperkenankan karena hal tersebut merupakan praktik dari kolonialisme. Hingga kini, orientasi tersebut kekal bersemayam dalam UUPA 1960.

Selain perombakan struktur, pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, mempertahankan sumber-sumber ekonomi, pengurangan sengketa, perbaikan kualitas hidup, hingga peningkatan ketahanan pangan menjadi orientasi lain yang tak kalah penting dari reforma agraria. Jika dikontekstualisasikan pada “reforma agraria” Jokowi-JK, maka ragam orientasi tersebut menguap, karena redistribusi 9 juta hektar belum terindikasi mengarah pada perwujudan berbagai orientasi tersebut. Bahkan, cenderung hanya sebagai program pengurangan angka kemiskinan konvensional, yakni dengan membagi tanah pada buruh tani dan tani gurem.

Berbagai permasalahan agraria yang masih merundung banyak sektor juga belum menjadi prioritas dari Jokowi-JK, sehingga program redistribusi 9 juta hektar seolah “menutup mata” terhadap ribuan konflik, tingginya praktik rente hingga lemahnya penegakan hukum agraria. Padahal, seluruh persoalan tersebut saling berkelindan dan harus menjadi “satu paket” dengan proses redistribusi lahan. Tanpa itu, langkah-langkah yang dilakukan Jokowi-JK tidak bisa diklasifikasikan mengarah pada reforma agraria.

Kaburnya Perencanaan

Selama lebih dari 6 bulan Jokowi-JK memimpin, perencanaan guna mendorong perwujudan reforma agraria sangat minim. Bahkan, bisa dikatakan tidak ada. Hanya kebijakan redistribusi 9 juta hektar satu-satunya manifestasi dari usaha tersebut, meski secara orientasi masih terlalu kabur. Dalam konteks kebijakan, redistribusi 9 juta hektar tergolong sebagai kebijakan incremental, yakni melanjutkan dari kebijakan sebelumnya di era SBY, dimana dari segi jumlah tanah tidak jauh berbeda dari target di era sebelumnya. KPA mencatat, target redistribusi tanah di era SBY terdiri dari 1 juta hektar tanah tanaman, 8,1 juta hektar hutan produksi dan 7 hektar tanah terlantar. Saat Jokowi-JK menetapkan 9 juta hektar, maka jumlah tersebut sudah termasuk dalam target dari kebijakan SBY yang belum rampung terlaksana. Budiman Sudjatmiko mengakui bahwa identifikasi jumlah tanah objek redistribusi dilaksanakan sejak era SBY. Sehingga, pemerintahan Jokowi-JK cenderung hanya melanjutkan.

Proses penetapan objek-objek tanah yang prematur mengindikasikan bahwa perencanaan tidak matang. Sama halnya dengan perencanaan implementasi, belum terlihat adanya pengaturan yang jelas terkait subjek redistribusi tanah hingga access reform. Kemudian, dalam hal kelembagaan, pemerintahan Jokowi-JK terkesan tidak menggalang “koalisi pro-reform” dari berbagai kementrian terkait, serta tidak melibatkan secara aktif dari organisasi tani. Dampaknya, sebagian besar kementerian diluar kementerian ATR cenderung kontraproduktif dengan gagasan redistribusi. Bahkan, kementerian kehutanan merasa keberatan dilibatkan dalam proses implementasi dan menolak tanah hutan dijadikan salah satu objek redistribusi.

Diakui atau tidak, dalam konteks reforma agraria, aspek perencanaan merupakan bagian yang menentukan keberhasilan implementasi, karena dalam perencanaan dibahas secara komprehensif terkait data-data, kelembagaan serta berbagai faktor pendukung lain. Tak pelak, saat perencanaan dilakukan secara prematur, kegagalan reforma agraria hanya tinggal menunggu waktu. Dalam kasus redistribusi 9 juta hektar, beberapa masalah yang telah disebut sebelumnya berpotensi besar menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

Melacak Strategi

Baik KPA, maupun pihak terkait melihat bahwa strategi yang diajukan oleh Jokowi-JK dalam kebijakan redistribusi 9 juta hektar cenderung mengulang strategi dari pemerintahan sebelumnya. Beberapa indikasinya antara lain, pertama, Jokowi-JK menggunakan basis asumsi layaknya SBY, dimana redistribusi hanya dilaksanakan diatas tanah-tanah yang bebas konflik dan cenderung tidak merumuskan strategi penyelesaian konflik. Kedua, masih diadopsinya metode transmigrasi untuk menerapkan redistribusi bagi masyarakat di Jawa. Padahal, dalam beberapa studi dikatakan bahwa program transmigrasi cenderung gagal. Ketiga, masih diberikannya hak-hak atas tanah pada PTPN, Perhutani atau perusahaan swasta secara luas di Jawa. Serta belum dievaluasinya berbagai hak-hak atas tanah yang telah melekat pada berbagai institusi secara keseluruhan di seluruh daerah.

Keempat, belum digagasnya bank tanah maupun sertifikat komunal. Kelima, tidak terdapat strategi efektif dalam akurasi dan pemutakhiran data, terutama terkait tanah objek dan subjek penerima. Tanpa pembaruan strategi, maka proses redistribusi berpeluang salah sasaran, sebagaimana implementasi terdahulu. Keenam, strategi implementasi masih cenderung sektoral dan reformis, dalam arti kelembagaan implementor belum lintas kementerian dan tidak melibatkan organisasi tani. Kemudian, belum terdapat panitia adhoc yang bertugas secara spesifik untuk melaksanakan redistribusi dan mengawal pelaksanaan. Ketujuh, pendekatan agrobisnis yang masih digunakan dalam access reform.

Tujuh indikasi tersebut menunjukan bahwa Jokowi-JK masih terjebak pada intensi yang sama dengan rezim sebelumnya. Padahal, KPA mencatat terdapat berbagai terobosan strategi yang sebenarnya berpeluang dilakukan pemerintah dalam kebijakan redistribusi 9 juta hektar, agar setidak-tidaknya kebijakan mampu berjalan efektif dan tidak melenceng terlampau jauh dari amanat-amanat UUPA 1960. Beberapa inovasi tersebut adalah, pematangan rencana redistribusi, termasuk didalamnya pembahasan terkait konflik, bank tanah hingga sertifikasi. Kemudian, evaluasi hak-hak atas tanah di Jawa, sekaligus meminimalisir penguasaan tanah dari PTPN, Perhutani dan swasta, mengingat jumlah penduduk di Jawa sangat padat.

Tantangan dan Hambatan Redistribusi 9 Juta Hektar

Di titik ini, analisa terhadap tiga indikator diatas menunjuk bahwa kebijakan redistribusi 9 juta hektar Jokowi-JK terlalu jauh untuk mampu diklasifikasikan sebagai reforma agraria. Padahal di tengah peliknya soal agraria di Indonesia, pemerintah ditantang untuk mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Tengok saja, dalam catatan KPA, setiap hari, lebih dari 353 Ha lahan pertanian berubah menjadi non-pertanian. Belum lagi penyerahan lahan-lahan eks-HGU pada perkebunan sawit yang terus terjadi. Dampaknya, koefisien gini tak beranjak dari angka kesenjangan, terjadi penurunan jumlah petani secara signifikan dan angka urbanisasi maupun buruh migran terus merangkak naik.

Sisi lain, berbagai hambatan masih menghantui pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria. Pertama, minimnya political capacity dari menteri-menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. Adapun, political capacity menunjuk pada rekam jejak keberpihakan terhadap gerakan reforma agraria. Sehingga, meski Jokowi memiliki political will, namun tanpa disertai political capacity di jajaran menteri dan birokrasi, maka reforma agraria sulit untuk terwujud. Kedua, belum populernya isu reforma agraria di institusi pendidikan tinggi menyebabkan minimnya kajian ilmiah maupun ahli-ahli reforma agraria di Indonesia. Ketiga, belum terintegrasinya data pertanahan di Indonesia, terutama data dari kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian dan Kementrian Kehutanan.

Tantangan tentu harus dijawab oleh pemerintah dan hambatan harus terus ditekan, bahkan dienyahkan. Meski terlalu tinggi untuk berharap reforma agraria terlaksana dalam pemerintahan Jokowi-JK, namun program redistribusi lanah 9 juta hektar harus terus diawasi. KPA menilai bahwa political will dari Jokowi-JK harus terus didorong agar mendekati titik ideal. Maka, saat ini, fokus diarahkan pada mendorong kebijakan redistribusi 9 juta hektar tersebut tepat sasaran dan tak hanya sekedar membagi tanah.

Share on Facebook

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria

#DirektoratKastrat
#KemenSosPol
#Reformatif
#KitaSatu