Press Release “Intelectual Discussion Forum (IDF)”

Press Release IDF

Tema: “Problem Mahasiswa Sebagai Calon Buruh dalam Pusaran Skema Labour Market”

Tren Labour Market Flexibility (pasar tenaga kerja fleksibel) menurut Harvey adalah tren kebijakan yang dibawa oleh negara-negara neoliberal. Ide uitama pasar tenaga kerja yang fleksibel dari sisi buruh adalah untuk kebebasan buruh itu sendiri agar dapat memobilisasi dirinya. Ide ini mengacu pada gagasan liberalisme, bahwa individu haruslah bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Tetapi, dengan gagasan yang sama, praktek yang terjadi bisa berbeda di banyak tempat. Hubungan antara negara, kapitalis, dan posisi tawar buruh tentu berbeda-beda tiap negara tergantung pada sejarah pengalaman industrialisasi masing-masing. Indonesia, sebagai negara yang memiliki pengalaman dijajah oleh bangsa lain, tentu saja terlambat melakukan industrialisasi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kapitalis pinggiran, sementara negara-negara kapitalis pusat adalah negara yang lebih dulu melakukan industrialisasi. Negara kapitalis pusat sudah demikian maju dengan industrinya, dan menginginkan kapitalnya terus berputar.

Negara kapitalis pinggiran di Indonesia menjadi tempat berputarnya modal dari negara kapitalis pusat. Negara kapitalis pusat seperti AS, akan mengkondisikan negara tempatnya berinvestasi menjadi fleksibel bagi investasi asing. Termasuk dalam hal ketenagakerjaan, Indonesia mempunyai ‘potensi’ tenaga kerja yang murah. Dengan asumsi bahwa daya tawar buruh di Indonesia akan semakin melemah dengan berkurangnya peran negara akibat kebijakan neoliberal seperti LMF. Pertanyaannya, bagaimana peran negara terhadap kesejahteraan buruh pasca masuknya kebijakan LMF ke Indonesia? Dan bagaimana peran mahasiswa supaya tidak terjerumus dalam labour market flexibility? Karena pada hakekatnya, mahasiswa toh akan menjadi buruh, dan sekarang masih “calon buruh”.

 

  1. Sudut Pandang Akademisi

Dari bidang akademisi, Kemenristekdikti telah merancang sebuah kerangka, di mana mahasiswa dapat mengetahui posisinya sebagai calon tenaga kerja. Kerangka tersebut adalah “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia “ atau disingkat dengan KKNI. KKNI diatur secara khusus dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Namun, KKNI ini juga sering muncul dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri, seperti halnya dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.Dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa KKNI mempunyai 9 level, mulai dari level 1 (pendidikan dasar) hingga level 9 (Strata 3 / S-3). Tiap level harus benar-benar sesuai dengan levelnya, dalam arti tidak boleh level 6 (S-2) merasakan level 8 (S-2). Dalam kata lain, tidak diperbolehkan S-1 berasa S-2 dan sebagainya. Breikut adalah penjelasannya:

 

KKNI terdiri atas sembilan jenjang yang dimulai dari tamatan pendidikan dasar (kualifikasi 1), pendidikan menengah baik SMA maupun SMK (kualifikasi 2), lulusan Diploma 1 sampai Diploma 3 (kualifikasi 3, 4, dan 5), dan lulusan pendidikan profesi (kualifikasi 6) serta S-1/Diploma 4, S-2 dan S-3 (berurutan kualifikasi 7, 8, 9). Dengan adanya KKNI, pengakuan kualifikasi tidak mengacu pada pendidikan semata, tetapi juga pelatihan dan pengalaman kerja. Nantinya diperlukan adanya sertifikasi kompetensi.

 

KKNI merupakan sistem yang berdiri sendiri dan merupakan jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifiaksi 1 sebagai kualifiaksi terendah hingga kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi.

Jadi, mahasiswa yang merupakan “calon buruh” tidak bingung akan kualifikasinya jika menjadi “buruh”.

 

  1. Pandangan Pemerintah

Dalam pandangan pemerintah, buruh merupakan roda yang terus berputar dalam proses produksi, dan oleh karena itu buruh diperhatikan oleh pemerintah. Banyak kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai buruh dan ketenagakerjaan. Contohnya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2004. Pada peraturan tersebut, pemerintah mengatur mengenai jam kerja, kompetensi kerja, standar kompetensi kerja, kualifikasi, dan pelatihan. Pemerintah sengaja mengatur hal-hal tersebut supaya kesejahteraan buruh dan tenaga kerja meningkat. Misalnya, pada buruh dan tenaga kerja ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesi (SKKNI). SKKNI ini disusun berdasarkan pada kebutuhan industri dan telah ditetapkan oleh menteri. Jadi, apabila mahasiswa ingin bekerja pada industri, maka terlebih dahulu dia mengerti mengenai SKKNI. SKKNI ini menjadi patokan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya sebagai bakal calon tenaga kerja. Kompetensi tersebut dipecah menjadi 2, yaitu kompetensi inti dan kompetensi pilihan. Kompetensi inti merupakan kompetensi yang harus dimiliki tenaga kerja sesuai dengan syarat industri atau perseroan tersebut. Sedangkan kompetensi pilihan merupakan unit kompetensi yang dipilih oleh pengguna untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan pada tingkat/jenjang tertentupada suatu area/bidang pekerjaan.

Pemerintah juga mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa sebagai calon buruh dan tenaga kerja, misalnya seperti pelatihan dan training. Dengan adanya sistem pelatihan di berbagai daerah ini, diharapkan mahasiswa menjadi lebih siap dalam kompetensi yang telah disyaratkan oleh industri-industri.

 

  1. Pandangan Mahasiswa

Dalam pandangan mahasiswa sendiri, terutama pada mahasiswa semester akhir, terdapat kekhawatiran, tentang persaingan sebagai calon tenaga kerja. Masalahnya adalah, mereka tidak hanya bersaing dengan mahasiwa dari PTN serta PTS dari dalam negeri saja, tetapi juga bersaing dengan tenaga kerja asing. Oleh karena itulah, penting bagi mereka untuk mengembangkan hard skill dan soft skill mereka, sehingga mereka siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Hard skill dapat mereka kembangkan melalui materi kuliah, sedangkan soft skill tersebut dapat dikembangkan oleh mereka dengan mengikuti berbagai macam organisasi. Tidak hanya hard skill dan soft skill saja, tetapi mereka juga harus memiliki passion atau cita-cita dimana mereka akan bekerja, sehingga mereka juga akan termotivasi dan menjadi lebih semangat dalam meningkatkan kompetensi yang akan mereka butuhkan. Dibutuhkan dorongan moral dari Perguruan Tinggi juga supaya para mahasiswa berani bersaing dengan tenaga kerja asing, seperti misalnya pelatihan bahasa Inggris, Job fair, dan lain sebagainya.

 

Direktorat Kajian dan Aksi Strategis
Kementerian Sosial dan Politik
BEM FEB UNSOED 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *