Polemik Impor yang Mencekik

Polemik Impor yang Mencekik

http://bit.ly/kajianimporberas

 

Pasar bisa diciptakan

Cipta bisa dipasarkan

 

Hampir di seluruh penjuru dunia mungkin mengenal Indonesia sebagai negara maritim oleh karena lautannya yang terhampar luas, serta perekonomiannya yang bercorak agraris. Maka dari itu, sudah sepantasnya jika pemerintah mengedepankan sektor pertanian agar dapat meningkatkan laju pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, berkaca pada keadaan selama ini, apakah Indonesia sudah mumpuni untuk dikatakan sebagai negara agraris yang ideal?

Karena sejatinya, hingga kurun waktu ini sudah banyak persoalan yang cukup kontroversial yang menyangkut keberlangsungan pertanian di Ibu Pertiwi. Sebut saja perkara sengketa lahan yang belum juga menunjukkan titik temu antara Pemerintah dengan masyarakat setempat. Padahal, pertikaian tersebut dapat dihindari apabila Pemerintah berniat untuk mengimplementasikan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Reforma Agraria, yang digunakan pedoman atau acuan dalam membangun sektor pertanian yang sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia.

Persoalan agraria yang tak kunjung usai juga dapat menyebabkan ketidakstabilan pada ranah perekonomian suatu negara, seperti yang melanda Indonesia pada kurun waktu ini. Awal tahun ini, mengutip dari tirto.id, Pemerintah Indonesia secara tiba-tiba memutuskan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton yang berasal dari Vietnam dan Thailand, dan akan dilakukan pada akhir Januari 2018 [1]. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita, menyampaikan bahwa impor beras ini merupakan langkah yang tepat agar stok beras dan stabilitas harga tetap terjaga [2]. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menjelaskan jenis beras yang akan diimpor oleh Indonesia pada waktu dekat ini, “Jadi, ada pergantian bukan lagi PPI, tapi ini beras umum dan beras putih dengan kepecahan 0-5% (premium) dan 0-25% (medium) lebih fleksibel dan lebih cepat”, jelasnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Sudah menjadi hal yang wajar jika keputusan Pemerintah kali ini ditentang banyak pihak__dari mulai pedagang, pengamat, hingga DPR sekalipun. Pasalnya, jika ditelusuri lebih lanjut, ada beberapa faktor yang cukup janggal dalam pengambilan keputusan impor beras ini.

Layaknya dalam penyajian data mengenai stok beras yang tersedia, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempunyai interpretasi yang berbanding terbalik terhadap data yang tersedia. Kemendag  mencatat stok beras yang dimiliki saat ini sekitar 900.000 ton. Jumlah itu dianggap belum mencukupi kebutuhan masyarakat hingga masa panen pada Maret 2018 [3]. Di samping itu, harga beras medium yang rata-rata berkisar pada Rp12.500/kg__diatas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp9.450/kg__menjadi sebuah alasan lain untuk melakukan impor beras yang nantinya dilakukan oleh Bulog (Badan Usaha Logistik) di akhir Januari 2018 mendatang.

Di sisi lain, Kementan mempunyai data mereka tersendiri terkait stok beras yang ada. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Suswandi menyampaikan bahwa produksi gabah dalam satu tahun mencapai sekitar 5 juta ton yang jika dikonversikan akan menjadi 3 juta ton beras. Beliau juga menambahkan bahwasanya akan terjadi surplus sekitar 400 ribu ton beras, sebab kebutuhan konsumsi nasional hanya sekitar 2,6 juta ton.

 

Terjadinya ketidakselarasan penyajian data antara Kementan dan Kemendag membuat lembaga independen Ombudsman berinisiatif melakukan penelusuran lebih lanjut. Dilansir dari Kompas.com, Ombudsman memang menemukan adanya distribusi persediaan beras yang tidak merata di 31 provinsi__khususnya 6 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua yang mengalami penurunan stok beras sementarat terdapat kenaikan harga diatas HET.

Kejadian seperti ini menyebabkan publik bertanya-tanya akan kredibilitas kedua institusi pemerintahan yang seharusnya saling menopang satu sama lain tersebut. Karena pada dasarnya, data yang aktual serta kredibel sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan akurat, serta sebagai sarana penyajian informasi bagi khalayak umum tentang situasi dan kondisi yang ada.

Dengan keadaan yang demikian, kedua institusi tersebut patut dinilai kurang baik dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dapat kita amati bahwa Kementan dan Bulog belum optimal dalam menjaga persediaan dan distribusi pasokan beras tersebut. Di lain pihak, Kemendag pun belum mampu mengantisipasi gejolak harga beras yang sedang melanda Indonesia.

Berlandaskan hal tersebut, maka BEM FEB UNSOED menyatakan sikap:

  1. Menolak dengan tegas keputusan impor beras yang akan dilakukan oleh Pemerintah.
  2. Mendorong Pemerintah melalui Kementan agar senantiasa melakukan operasi pasar baik secara intensif maupun ekstensif.
  3. Mendorong Pemerintah untuk senantiasa melakukan peninjauan kembali terhadap produksi dan distribusi beras di seluruh Indonesia agar terjadi pemerataan stok secara Nasional.
  4. Mendesak Pemerintah melalui Kemendag agar turut menyelesaikan perkara harga beras yang naik secara signifikan dengan menugaskan satgas pangan.
  5. Menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki pengambilan data yang valid agar kejadian kesimpangsiuran ini tidak terjadi lagi dan lebih menguatkan lagi koordinasi antar kementerian.

 

Persoalan impor serta kenaikan harga beras yang melanda Indonesia ternyata dapat menyebar hingga lingkup makro. Menurut Timmer et al. (2010), taraf konsumsi beras terhadap pengeluaran suatu rumah tangga (khususnya wilayah pedesaan) berada di angka 25-40%. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, peningkatan harga beras__terlebih lagi secara signifikan__akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap beras tersebut. Sejalan dengan Timmer et al. (2010), Dawe (2001) juga  menambahkan bahwa stabilitas harga beras merupakan kunci utama stabilitas makro di benua Asia. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga beras__yang kerap berbentuk suatu kebijakan__dapat membawa pertumbuhan ekonomi serta kondisi investasi yang ideal dan keberlanjutan (sustainable) (Timmer et al., 2012)

 

TTD

 

Kementerian Advokasi Politik

BEM FEB UNSOED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *