Press Release Public Hearing

Press Realease Public Hearing bersama Menteri Adkesma BEM Unsoed.
Telah dilakukan public hearing pada hari Senin, 30 Oktober 2017 yang membahas mengenai Draft SK Rektor yang telah difinalisasi pada akhir Agustus tahun ini.
Isi dari draft SK tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Tata kelola Organisasi. Pada poin ini berisi tentang:
a. Pembatasan dalam berorganisasi. Yaitu dengan adanya minimal IPK dan semester
• Batas minimal IPK adalah 2,75. Tetapi belum jelas apakah ini akan merata ke seluruh Hima, UKM, BEM, dan DLM atau hanya organisasi tertentu saja.
• Batas minimal yang boleh mengikuti organisasi dalah semester 3 dan batas maksimal adalah semester 6. Dengan kata lain, akan sulit melakukan kaderisasi dan akan sedikitnya yang menjadi pengurus organisasi, khususnya untuk D3.
b. Batasan dalam hal pemilihan presiden BEM. Presiden BEM Universitas berasal dari usulan tiap-tiap BEM Fakultas maupun Universitas. Sedangkan pemilihan Presiden BEM Fakultas, hanya boleh dari rekomendasi dari pimpinan dari fakultas.
2. Kode etik mahasiswa
a. Yang boleh berorganisasi hanya yang memiliki kepribadian yang baik.
b. Jika salah satu kelompok melakukan pencemaran nama baik, tidak hanya kelompok itu saja yang diberi sanksi, tetapi sampai satu fakultas dan dekan fakultas pun akan diberi sanksi. Untuk yang melakukan hal tersebut akan di sanksi DO.
Peraturan-peraturan dalam draft tersebut sangat luas tetapi sepihak. Megapa demikian, karena tidak melibatkan mahasiswa sama sekali. Hanya DLM Unsoed yang diundang untuk rapat mengenai SK tersebut tetapi DLM Unsoed menyatakan sikap menolak mengenai SK tersebut.
Dari beberapa dekan tiap” fakultas pun menyatakan tidak mengetahui adanya finalisasi SK tersebut seperti FEB, FISIP, dll. Sejauh ini hanya fakultas Teknik saja yang mengetahui akan keberadaan SK tersebut dan akan menerapkan SK tersebut.
Di FEB sendiri baik dekan lama maupun dekan baru, tidak tahu menahu mengenai penetapan dan isi SK tersebut. Ketika ditanya oleh mahasiswa, dekan baru tidak tahu menahu dan baru mengetahui tentang SK tersebut dari mahasiswa. BEM FEB sempat mendatangi bapendik untuk menanyai SK tersebut tetapi bapendik pun belum memegang SK tersebut. Ketika bapendik FEB menanyakan dan meminta SK tersebut kepada pihak rektor, pihak rektor pun tidak ingin memberikan SK finalisasi tersebut. Hal tersebut pun terjadi dibeberapa fakultas di Unsoed.
Pernyataan sikap dari dekan FEB Unsoed adalah, jika SK tersebut merugikan mahasiswa, maka Bapak Prof. Dr. Suliyanto, SE., MM. yaitu dekan FEB Unsoed, adalah akan melakukan dekresi/penolakan penerapan 2 SK baru tersebut.
Oleh karena itu Advokasi BEM Unsoed bersama dengan Advokasi BEM Fakultas, ingin mengadakan audiensi tertutup pada hari Kamis tanggal 2 November 2017.  Mengapa audiensi dilakukan secara tertutup, karena :
a. Dari tiap-tiap elemen dari fakultas belum mengetahui detail permasalahan yang ada.
b. Baru diadakannya public hearing secara serentak yaitu pada hari Senin, 30 Oktober 2017.
c. BEM baru mengetahui bahwa draft SK sudah difinalisasi pada akhir September. Selama sebulan ini BEM belum berhasil memegang finalisasi SK tersebut.
Goal dari audiensi tertutup ini adalah:
1. Mendapatkan SK yang sudah difinalisasi.
2. Menunda adanya sosialisasi dari pihak rektorat.
Dampak jika SK tersebut sudah disosialisasikan adalah:
1. Mahasiswa hanya bisa menuntut pencabutan SK tersebut. Hal tersebut akan sulit, karena 2 sk tersebut merupakan program nasional dan akan ditetapkan di tiap-tiap universitas yang ada di Indonesia. Di UGM sendiri WR 3 sudah mengumumkan akan mengeluarkan peraturan 2 SK tersebut.
2. Akan adanya pengurangan jumlah mahasiswa yang mengikuti organisasi, karena memang adanya Batasan minimal dan maksimal semester dan IPK.
3. Jika memang akan diterapkan, di FEB sendiri akan kesulitan karena memang tata kelola organisasi di FEB bukan mengikuti tahun ajaran, melainkan satu tahun (Januari-Desember). Hal ini membuat hima-hima kesulitan, karena jika S1 hanya bisa 2 angkatan yang boleh ikut dan jika D3 hanya bisa satu angkatan dalam satu periode kepengurusan.
Direktort Advokasi
Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa
Kabinet Reformatif
Kita Satu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *