Hari Nusantara

Deklarasi Djuanda Dan Hari Nusantara
Oleh: Eko Sulistyo

Dari sekian perayaan hari nasional, “Hari Nusantara” masih terasa kurang akrab di telinga
kita. Padahal Hari Nusantara yang diperingati setiap 13 Desember menandai tonggak sejarah
yang penting dimulainya perjuangan panjang bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia dengan ditetapkannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNCLOS) 1982 yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan nusantara (archipelagic
principles), yang diawali dengan diumumkannya “Deklarasi Djuanda” pada 13 Desember
1957.

Peringatan Hari Nusantara pertama kali dicanangkan oleh Presiden Abdurahman Wahid pada
tahun 1999, tetapi baru dikukuhkan di masa pemerintahan Presiden Megawati melalui
Keputusan Presiden RI. No. 126 Tahun 2001.

Deklarasi Djuanda

Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 mengakui kedaulatan teritorial di daratan sebagai
bekas wilayah jajahan Belanda. Sementara di lautan, Indonesia sebagai negara kepulauan
dipisahkan oleh laut antar pulau berdasar warisan hukum laut kolonial Territoriale Zee en
Maritieme Kringen Ordonantie 1939, atau yang lebih dikenal dengan Ordonantie 1939.
Ketentuan ini mengatur kedaulatan laut Indonesia hanya sejauh 3 mil dari batas air terendah.

Akibatnya pulau-pulau di Indonesia menjadi terpisah. Laut bukannya menyatukan, malah
memisahkan pulau-pulau, karena setiap kapal tidak boleh berlayar melewati yuridiksi 3 mil
dari setiap pulau. Laut di luar batas 3 mil dianggap laut terbuka dan dapat dilewati kapal-
kapal asing dengan bebas. Bahkan Belanda memanfaatkan ini untuk menjalankan politik
agresi 1945-1949 atas Indonesia pasca proklamasi untuk memblokade laut dan mendaratkan
pasukan termasuk ke Papua Barat.

Gagasan kedaulatan laut sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia mulai
digagas di era Perdana Menteri (PM) Ali Sastroamidjojo pada tahun 1956 dengan membentuk
Panitia Inter-Departemental untuk merancang RUU Wilayah Perairan Indonesia dan
Lingkungan Maritim. Namun belum selesai panitia bekerja kabinet PM Ali bubar dan
digantikan oleh Djuanda sebagai PM yang baru.

Pada Agustus 1957 PM Djuanda menugaskan Mr. Mochtar Kusumaatmadja untuk mencari
landasan hukum guna menjadikan laut sebagai bagian dari Indonesia secara utuh. Mochtar
lalu merumuskan “Asas Archipelago” yang menjadi konsep dari negara kepulauan
(archipelagic state) dan untuk pertama kali diperkenalkan sebagai rumusan dalam hukum laut
internasional. Inilah awal perjuangan panjang pemerintah Indonesia di panggung
internasional untuk mendapat pengakuan sebagai Rezim Hukum Negara Kepulauan.

Pada tanggal 13 Desember PM Djuanda mengeluarkan Pengumumam Pemerintah mengenai
Perairan Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda.
Pengumuman ini menyatakan bahwa: 1) Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai
corak tersendiri; 2) sejak dahulu kepulauan nusantara sudah merupakan satu kesatuan; 3)
ketentuan ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Tujuan
deklarasi ini untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan
bulat; menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan; serta
untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan
NKRI.

Pengakuan Internasional

Pada tahun 1958 perjuangan pengakuan internasional dimulai dalam Konferensi Hukum Laut
Internasional I di Jenewa (Swiss). Di sini untuk pertama kalinya asas negara kepulauan
“archipelagic state principles” diperkenalkan kepada dunia. Protes keras dilakukan oleh
Amerika Serikat, salah satu pimpinan Perang Dingin yang mendukung pemberontakan daerah
tahun 1957 untuk menggulingkan Soekarno. Namun berbagai negara Gerakan Non Blok
memberikan dukungan pada Indonesia.

Perjuangan dilanjutkan dalam Konferensi Hukum Laut Internasional II pada tahun 1960.
Kembali Amerika Serikat dan beberapa negara lain menolak usulan Indonesia untuk batas
laut 12 mil. Namun pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas akan tetap menjalankan
klaim batas laut 12 mil guna menjaga keutuhan wilayah negara di darat dan laut.
Belajar dari kegagalan dua konferensi sebelumnya, pemerintah Indonesia melakukan
persiapan matang menuju Konferensi Hukum Laut III. Lobi diplomatik dilakukan untuk
mendapatkan dukungan luas seperti dalam ASEAN, Gerakan Non Blok, Kelompok 77
(kelompok negara berkembang) dan Asia Africa Legal Consultative Assembly (AALCA).
Berbagai negoisasi bilateral juga dilakukan dengan negara-negara besar seperti Amerika

Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Australia. Sikap pemerintahan Barat, terutama Amerika
Serikat yang mendukung Orde Baru Suharto, mempermudah diplomasi untuk mencari
kompromi bersama dalam hukum laut internasional.

Setelah melalui berbagai sidang dari tahun 1973 hingga 1982, akhirnya baru pada Konferensi
III berhasil dibentuk sebuah Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang
Hukum Laut 1982 (United Nation Convention of the Law of the Sea), yang ditandatangani
oleh 119 negara di Teluk Montego, Jamaika, 10 Desember 1982 sehingga dikenal dengan
sebutan UNCLOS 1982. Akhirnya setelah berjuang selama 25 tahun perjuangan Indonesia
untuk konsepsi asas negara kepulauan mendapatkan pengakuan dunia.

Menurut UNCLOS 1982 yang dimaksud sebagai Negara Kepulauan adalah suatu negara yang
seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya.
Kepulauan berarti suatau gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya, dan
lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat yang merupakan
satu kesatuan geografis, ekonomi dan politik. UNCLOS selain mengatur negara kepulauan
juga mengatur laut di luar laut teritorial, transportasi laut, dan sumber daya alam yang berada
di bawah laut, di dasar laut, di dalam laut, dan di atas permukaan laut.

UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan internasional terhadap Wawasan Nusantara
yang telah digagas sejak Deklarasi Djuanda 1957. Pemerintah Indonesia meratifikasi
UNCLOS 1982 dalam UU No. 17 Tahun 1985, yang dalam penjelasannya dikatakan bahwa
pengakuan resmi atas Negara Kepulauan sangat penting bagi Indonesia dalam mewujudkan
satu kesatuan wilayah NKRI. Posisi Indonesia makin strategis karena terletak di antara dua
benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Pacific dan India). Indonesia juga dapat
memanfaatkan sumber daya lautnya lebih maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Memperkuat Visi Kemaritiman

Konsepsi negara kepulauan telah menyatukan bangsa dan memberikan kedaulatan wilayah
yang utuh pada Indonesia. Diratifikasinya UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional tidak
hanya membuat batas wilayah dan perairan Indonesia makin jelas sehingga dapat menjadi
alat legitimasi dalam hubungan dengan negara lainnya yang berbatasan. Ini berarti bahwa
fungsi pertahanan negara perlu diperkuat dalam menjaga kedaulatan Indonesia dengan
wilayah perairannya yang sangat luas.

Namun untuk mewujudkan visi negara kepulauan diperlukan perjuangan dan kerja keras
untuk menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Adagium, kita terlalu lama
memunggungi laut, samudera dan teluk, harus menjadi pelecut mengejar ketertinggalan
dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dengan negara lain. Pemerintah sendiri
saat ini menyadari bahwa tanpa kesejahteraan yang adil antar pulau, maka republik yang
disatukan oleh laut ini akan rentan dengan perpecahan karena kesenjangan keadilan antar
daerah.

Untuk itu dalam mengisi visi kemaritiman, pemerintah mewujudkannya dalam hal-hal yang
nyata dan kongkrit yang bisa dirasakan dalam bentuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Karena pada laut sumber kekayaan alam yang melimpah dan masa depan
Indonesia bergantung. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas pelabuhan dan tol laut di
wilayah Indonesia Timur, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, menurunkan harga
barang-barang kebutuhan pokok dan mampu menarik investasi. Semua ini bertujuan
menyebarkan kesejahteraan ke timur, ke pulau-pulau terjauh dari Indonesia.

Kekayaan dan kekuatan laut Indonesia yang luas dan melimpah jangan sampai yang
menikmati adalah negara lain. Potensi yang ada di laut harus benar-benar dapat dikelola dan
dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk itu pemerintah melalui
kebijakan kemaritimannya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan
konektivitas maritim, serta pemanfaatan sumber daya laut, tapi juga melakukan diplomasi
maritim untuk membangun bidang kelautan dan pertahanan maritim guna melindungi
wilayah perairan dan kekayaan laut Indonesia. *

Penulis adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden.

Direktorat Kajian dan Aksi Strategis
Kementerian Sosial dan Politik
BEM FEB UNSOED

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *